Buruh Sebut Pengusaha DKI Jakarta Pecah Suara Soal Kenaikan UMP 2023

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan para pengusaha di wilayah DKI Jakarta pecah suara terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.


Jakarta, CNNIndonesia

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPIKata Iqbal, pengusaha di wilayah DKI Jakarta meletup karena kenaikan UMP (UMP) 2023.

Menurutnya, ada dua kubu pemberi kerja terkait kenaikan UMP 2023 bagi pekerja di DKI Jakarta. Pertama, proposal dari Apindo naik 2,62 persen menjadi Rp 4.763.293 per bulan.

Versi Apindo disebut masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021. Padahal, pemerintah telah mengganti perhitungan UMP 2023 dengan menggunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

“Kami menolak dan mengkritik sikap Apindo yang masih menggunakan PP 36/2022. Kebijakan ini rakus karena tidak memperhitungkan inflasi yang tinggi, daya beli yang menurun, termasuk tidak melihat ramalan IMF bahwa pada 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menjadi yang ketiga. terbesar di dunia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (23/11).

Kedua, usulan Kadin Indonesia UMP 2023 DKI Jakarta bisa naik 5,11 persen menjadi Rp 4.879.053 per bulan. Hal ini juga diapresiasi oleh para pekerja karena dianggap lebih baik dari Apindo dalam hal gaji.

“Di sini terlihat Kadin lebih memahami dunia usaha, yaitu bisnis akan tumbuh jika daya beli meningkat. Dari sini terlihat siapa yang mengeksploitasi upah buruh. Dimana Apindo menginginkan upah murah,” jelasnya.

Meski begitu, para pekerja DKI Jakarta tetap tidak menginginkan kenaikan gaji atas usulan kedua pengusaha tersebut. Buruh menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 sebesar 10,55 persen.

“Organisasi Partai Buruh dan Serikat Buruh meminta Pj Gubernur DKI untuk menyetujui usulan serikat pekerja yaitu (kenaikan UMP 2023) 10,55 persen karena sangat realistis berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Sementara itu, CNNIndonesia.com telah menghubungi Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Pembangunan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui pesan singkat untuk meminta penjelasan terkait split vote tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, Sarman belum memberikan tanggapan apapun.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/dzu)

[Gambas:Video CNN]