liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86

DPRD DKI Usul Dana Petugas RT/RW Naik

DPRD DKI Jakarta mengatakan dana penyelenggaraan tugas dan fungsi petugas RT dan RW belum naik sejak 2018.


Jakarta, CNN Indonesia

Ketua Komisi A DPRD Mujiyono DKI Jakarta mengusulkan penambahan dana untuk petugas RT/RW, LMK, Dasa Wisma kepada kader pemantau ulat bulu (Jumantik).

Mujiyono menjelaskan usulan tersebut mengingat dana untuk menjalankan tugas dan fungsi khususnya bagi pengurus RT/RW belum bertambah sejak tahun 2018.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

“Komisi A merekomendasikan uang untuk menjalankan tugas dan fungsi petugas lingkungan termasuk RT/RW ditambah,” kata Mujiyono yang disita dari Antara, Minggu (28/11).

Dia mendesak Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengubah Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1674 Tahun 2018.

“Keputusan Gubernur No. 1674 Tahun 2018 tentang alokasi dana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi RT/RW antara lain peningkatan penyelenggaraan Forum Kesadaran Diri Masyarakat (FKDM), Lembaga Permusyawaratan Desa (LMK), Dasa. Kader Wisma dan Jumantik,” ujarnya.

Berdasarkan Kepgub, biaya operasional RT ditetapkan Rp 2 juta per bulan, sedangkan untuk RW sebesar Rp 2,5 juta per bulan.

Uang untuk melaksanakan tugas-tugas kegiatan RT dan RW tersebut bukan gaji pribadi ketua RT dan RW, melainkan dana untuk melaksanakan tugas bersama pengurus RT dan RW.

LMK, kata Mujiyono, menerima Rp 1 juta per anggota per bulan di perkotaan dan Rp 1,5 juta per anggota per bulan di Kepulauan Seribu.

Rekomendasi itu diungkapkan Komisi A dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyetujui nilai rancangan APBD 2023 sebesar Rp 83,7 triliun.

(biaya)

[Gambas:Video CNN]