Fraksi PKS DPRD DKI Tolak Penerapan ERP di Jakarta

Jakarta, CNNIndonesia —

Ketua KomisiB DPRD DKI JakartaIsmail bersikeras menolak penerapan kebijakan road pricing elektronik.ERP).

Hal itu disampaikan Ismail di hadapan massa pengendara ojek online yang menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1).

Ismail mengatakan, penolakan itu juga sikap dari Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

“Bahwa Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolaknya. Kami mengharapkan dukungan dari elemen masyarakat untuk memperjuangkan hal ini,” ujar Ismail dari mobil komando milik peserta demo.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina juga menemui massa. Wa Ode meminta masyarakat menyampaikan penolakannya terhadap Fraksi PDI Perjuangan.

Namun dari komandonya, Wa Ode tidak secara jelas menyatakan sikapnya atas penolakan Fraksi PDI Perjuangan.

“Teman-teman semua dorong? Ya kita dorong,” kata Wa Ode.

Sebelumnya, ratusan pengemudi ojek online menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu. Mereka menolak penerapan kebijakan electronic road pricing (ERP) yang akan diterapkan Pemprov DKI.

Pantauan CNNIndonesia.com, ratusan orang datang mengenakan berbagai jaket ojek online. Mereka juga membawa beberapa poster anti implementasi ERP.

“Kami hanya minta wacana ERP, jalan tol dibatalkan, apa yang terjadi… kami mewakili masyarakat Jakarta,” ujar seorang narasumber melalui mobil komando.

Wacana jalan tol di Jakarta sudah ada sejak Gubernur Sutiyoso atau Bang Yos. Wacana ini awalnya dilontarkan Bang Yos pada 2004 dengan meminta penerapan ERP bagi kendaraan pribadi yang melewati Blok M-Kota berlaku mulai 2006.

Namun, setelah hampir 19 tahun dan tujuh gubernur memimpin Jakarta secara bergilir, kebijakan ini tak kunjung dilaksanakan.

(yoa/anak-anak)