liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86

OJK Kebut Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mempercepat pembentukan lembaga penjamin polis (LPP) untuk memperkuat asuransi di Indonesia.


Bogor, CNNIndonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mempercepat pembentukan lembaga penjamin polis (LPP) untuk memperkuat Pertanggungan di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengaku telah membicarakan pendirian lembaga itu dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Nantinya yang masuk dalam LPP adalah asuransi ‘sehat’. “Lembaga penjamin kebijakan itu wajib. Itu tadi kami diskusi dengan LPS bahwa LPP akan dilakukan oleh LPS,” ujarnya dalam Forum Group Discussion (FGD) di Bogor, Jumat (2/12).

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

“Kategori sehat, OJK yang memutuskan sehat atau tidak,” lanjut Ogi menjelaskan, kebijakan yang dijamin hanya proteksi, bukan investasi.

“Unitlink beresiko dengan pemegang polis, bukan dengan perusahaan asuransi. Itu sebabnya perusahaan asuransi dapat menghindari membayar ganti rugi. Investasi tidak dijamin, hanya asuransi yang dijamin,” ujarnya.

Ogi mengatakan, pembentukan LPP juga untuk mengantisipasi kasus gagal bayar yang marak terjadi di Indonesia. Dengan adanya LPP diharapkan kejadian wanprestasi di industri asuransi tidak terulang kembali.

LPP termaktub dalam Pasal 53 UU Perasuransian, artinya perusahaan asuransi dan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Pembentukan LPP ini membutuhkan persetujuan DPR.

[Gambas:Video CNN]

(dzu/bir)