Partai Republik AS Siap Berkuasa 2023, TikTok Jadi Incaran Pertama

Partai Republik AS Siap Berkuasa 2023, TikTok Jadi Incaran Pertama

Memuat…

Aplikasi TikTok akan terus diganggu oleh masalah keamanan data. Foto: Reuters

JAKARTA – Partai Republik AS tinggal selangkah lagi untuk merebut kendali Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Tepatnya pada Januari 2023. Menjelang akhir tahun, anggota Kongres dari Partai Republik menargetkan aplikasi video pendek TikTok untuk “bullying”. Alasannya tetap sama: privasi data.

Lebih detail, Partai Republik AS khawatir bahwa TikTok mungkin telah menyesatkan Kongres tentang jumlah data pengguna yang dibagikannya dengan pemerintah China, tempat pemilik ByteDance bermarkas.

Cathy McMorris Rodgers, seorang Republikan di Komite Energi dan Perdagangan DPR, dan Perwakilan James Comer, seorang Republikan di Komite Pengawasan, menulis surat kepada Kepala Eksekutif TikTok Shou Zi Chew. Isinya menyatakan bahwa informasi yang diberikan TikTok terkait jumlah data pengguna yang terekam tidak akurat.

“Sebelumnya, TikTok memang membeberkan informasi mengenai aplikasi mereka. Namun, menurut kami apa yang mereka katakan tidak benar atau menyesatkan, termasuk bahwa TikTok tidak melacak lokasi pengguna AS,” kata surat itu.

TikTok belum menanggapi.

Dampak Partai Republik yang menguasai DPR AS akan membebani perusahaan asal China. Apalagi mulai Januari 2023. Dengan Partai Republik berkuasa, pengawasan aplikasi China di Amerika lebih ketat. Ini termasuk TikTok, yang juga menjadi incaran mantan Presiden Republik Donald Trump.

Saat ini, pemerintahan Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat sebenarnya cukup pilih-pilih soal lamaran yang dibuat di China. Tapi, tidak seketat Partai Republik.

Faktanya, anggota parlemen meminta TikTok untuk memberikan draf kesepakatan apa pun yang sedang dinegosiasikan dengan pemerintahan Biden agar TikTok tetap aktif di Amerika Serikat.

Komite Penanaman Modal Asing di Amerika Serikat (CFIUS) pemerintah AS, yang meninjau akuisisi AS oleh perusahaan asing untuk potensi risiko keamanan nasional, pada tahun 2020 memerintahkan ByteDance untuk mendivestasikan TikTok karena kekhawatiran bahwa data pengguna AS dapat diserahkan kepada pemerintah komunis China.

CFIUS dan TikTok telah melakukan pembicaraan selama berbulan-bulan dengan tujuan mencapai kesepakatan keamanan nasional untuk melindungi data lebih dari 100 juta pengguna TikTok.

BACA JUGA: Apakah Monitor Gaming OLED Lebih Baik dari LCD? Inilah Jawaban LG

Presiden Biden pada Juni 2021 membatalkan serangkaian perintah eksekutif Trump yang berusaha melarang pengunduhan baru TikTok dan memerintahkan Departemen Perdagangan untuk meninjau masalah keamanan yang diangkat oleh aplikasi tersebut.

Partai Republik meraih 212 kursi di parlemen, sementara Demokrat meraih 204 kursi.

(dan)