liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86

Tito Minta Seluruh Kepala Daerah Bantu Bencana Cianjur Pakai APBD

Mendagri Tito meminta seluruh kepala daerah memberi bantuan keuangan kepada Pemkab Cianjur untuk menangani korban bencana gempa.


Jakarta, CNNIndonesia

Menteri Dalam Negeri (Menteri Dalam Negeri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah Cianjur untuk menangani korban gempa.

Bantuan yang diberikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing PBT. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran No. 900.1.1/8479/SJ tentang Bantuan Finansial Kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur Dalam Penanganan Masyarakat Yang Terkena Bencana Alam.

“Gubernur, bupati/walikota diharapkan memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur yang bersumber dari APBD masing-masing, sesuai dengan kemampuan dan mekanisme keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Tito. dalam lingkaran. , dikutip Selasa (29/11).

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Dalam surat edaran itu, Tito menjelaskan berbagai aturan yang menjadi dasar pemerintah daerah dalam memberikan bantuan kepada Pemkab Cianjur.

Misalnya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Pasal 28 ayat (4) disebutkan bahwa dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang anggarannya belum tersedia, yang kemudian diusulkan dalam rencana perubahan APBD dan/atau disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). . .

Regulasi lainnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 166 mengatur bahwa pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang perkiraannya belum tersedia dalam rancangan APBD Perubahan. Selain itu, Pasal 67 menegaskan bahwa biaya bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan dalam peningkatan kemampuan keuangan, dan tujuan lainnya.

“Tujuan khusus lainnya adalah memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Termasuk Pemerintah Kabupaten Cianjur yang mendapatkan bantuan keuangan untuk menangani masyarakat yang terkena dampak bencana alam,” ujar Tito.

Diberitakan gempa mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan kekuatan 5,6 skala richter pada Senin (21/11).

Berdasarkan data BNPB hingga Selasa sore, jumlah korban meninggal akibat gempa mencapai 327 orang. Sementara 13 orang masih hilang.

Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menetapkan status tanggap darurat gempa selama 30 hari hingga 20 Desember 2022.

(rzr/tsa)

[Gambas:Video CNN]