liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86

Warga Ingin Kampung Susun Bayam Dikelola Koperasi Jika DKI Ambli Alih

Warga berharap pengelolaan Kampung Susun Bayam dikelola oleh koperasi milik masyarakat. Sama seperti yang diterapkan di Kampung Susun Akuarium.


Jakarta, CNNIndonesia

mantan warga negara Desa Bayam berharap Kampung Susun Bayam dikelola koperasi jika nanti diambil alih Pemprov DKI dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Asisten Residen Konsorsium Miskin Bandar, Gugun Muhammad mengatakan, hal serupa juga dilakukan di Akuarium Kampung Susun.

“Itu diserahkan ke koperasi, sama seperti di Aquarium,” kata Gugun saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (30/11) siang.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Menurutnya, Pergub DKI Jakarta No. 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Kompensasi Jasa Perumahan digunakan sebagai dasar pembayaran rumah bagi warga Kampung Bayam. Mengacu pada Pergub, ditetapkan tarif sewa rumah susun dengan maksimal 5 lantai.

Untuk tipe 30 dengan kategori flat terprogram, harga sewa berkisar Rp 272 ribu hingga Rp 372 ribu per bulan. Sedangkan untuk umum, harga sewanya sekitar Rp 535 ribu hingga Rp 635 ribu per bulan.

Sedangkan untuk tipe 36 dengan kategori flat terprogram, harga sewa berkisar Rp 294 ribu hingga Rp 394 ribu per bulan. Sedangkan untuk kategori umum, harga sewa berkisar Rp 565 ribu hingga Rp 765 ribu per bulan.

“Desa berlantai dua berbeda dengan rumah susun. Desa susun dibangun untuk melindungi desa, karena desalah yang tergusur, sehingga desa bisa kembali muncul dalam bentuk yang berbeda,” ujarnya.

“Itu punya skema sendiri. Kalau kita punya preseden (Kampung Susun) Aquarium dan Kunir. Itu pakai sewa hibah,” ujarnya.

Ia mengatakan, di Akuarium Kampung Susun, pengelolaan dilakukan oleh koperasi yang didirikan warga.

Awalnya, koperasi membayar sewa kepada Pemprov DKI selama lima tahun. Nilai sewa akan disepakati antara pemerintah provinsi dan koperasi.

Di Akuarium, katanya, harga sewanya sekitar Rp 36 ribu per bulan per unit.

“Jadi ini kerjasama antara koperasi dengan pemerintah daerah, kerjasama di bidang pengelolaan rumah susun. Nilainya beda, kalau pakai akuarium nilainya (sewa) Rp 36.000 per unit per bulan selama lima tahun,” ujarnya. dikatakan.

Hal ini menurutnya bisa diterapkan di Kampung Susun Bayam. Namun, menjadi sulit karena PT Jakarta Propertindo (Jakpro) terlibat.

“Dugaan saya, Jakpro maunya komersial, sekarang salah tempat, jadi kampung datar warga Kampung Bayam yang ekonominya sangat lemah,” ujarnya.

“Ketika Jakpro kemudian menyatakan akan diserahkan ke Pemda, saya sangat mendukung. Kemudian Pemda menggunakan skema yang sama seperti di Aquarium,” imbuhnya.

Ketua Koperasi Persaudaraan Warga Kampung Bayam, Asep Suwenda sebelumnya mengatakan, calon penghuni rusun tersebut belum menyetujui harga sewa yang diajukan.

Warga meminta harga sewa yang lebih murah karena rata-rata pendapatan calon penghuni berada di kalangan bawah.

PT Jakpro sebelumnya menginformasikan harga sewa Kampung Susun Bayam disesuaikan dengan Pergub No 55 Tahun 2018. Tarif paling tinggi untuk rusun Rp 765 ribu per bulan.

“Jumat lalu kami menginformasikan kepada warga mengenai tarif sewa sesuai Peraturan Gubernur,” kata Vice President Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Syachrial Syarief, Senin (28/11).

Belakangan, pengelolaan Kampung Susun Bayam rencananya akan dialihkan dari Jakpro ke Pemerintah Daerah (Pemprov) DKI.

“Ya betul (akan dipindahkan). Masih dalam proses koordinasi BP BUMD,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko saat dihubungi, Rabu (30/11).

(yo/bmw)

[Gambas:Video CNN]